Mengendus Dana Bansos

Mengendus Dana Bansos
BANTUAN sosial (bansos) dalam anggaran pendapatan belanja suatu daerah memiliki semangat teramat mulia. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga, kelompok, masyarakat dari risiko sosial.

Namun, pada praktiknya, banyak terjadi pelanggaran pada penggunaan bansos. Tujuan mulia anggaran bansos jamak disimpangkan yang kemudian berujung pada tindak pidana korupsi. Dana bansos menjadi lahan subur perilaku korup.

Kementerian Dalam Negeri mencatat 343 kepala daerah beperkara hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana bansos.

Kasus korupsi bansos di Lampung pun sudah menyeret sejumlah pejabat. Sebut saja Herman Hazboellah (56), mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lampung Tengah, yang divonis hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus bansos Lamteng.

Ada lagi PNS Pemprov Lampung, Desiyanti, yang dihukum 1 tahun akibat kasus bansos 2009. Di Bandar Lampung, bansos dana kematian menjerat Kepala Dinas Sosial Akuan Efendi, Bendahara Dinsos Tineke, dan tenaga kerja sukarela Dinsos M Sakum.

Oleh karena itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang menyatakan dana bansos sebesar Rp60,3 miliar di Bandar Lampung tahun anggaran 2015 bermasalah, patut mendapat perhatian serius. Aparat penegak hukum patut mengendus bau busuk dari temuan tersebut.
Aparat penegak hukum seharusnya gegas memanggil pihak BPK terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan. Kejati juga bisa melakukan penyelidikan jika tenggat yang diberikan kepada Pemkot Bandar Lampung tidak ditindaklanjuti.

Jangan sampai publik menilai aparat penegak hukum acuh atas dugaan penyimpangan dana bansos. Bansos adalah anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Adanya tendensi atau indikasi penyimpangannya harus dianggap serius.

DPRD selaku pihak yang memiliki fungsi pengawasan anggaran pun mengakui temuan BPK tersebut. Komisi IV DPRD Bandar Lampung menyebut bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tidak tertulis penerima dana bansos dan hibah Rp60 miliar lebih.

Sudah seharusnya kejaksaan melakukan penyelidikan terkait temuan BPK tersebut dan memastikan ada tidaknya bau busuk dari penggunaan bansos di Bandar Lampung. Bahkan, kejaksaan dapat berinisiatif tanpa perlu menunggu adanya laporan.

Tegas kita katakan, kasus bansos bukanlah delik aduan. Publik menunggu langkah lanjutan kejaksaan terkait laporan BPK ini. Jangan sampai institusi penegak hukum masuk angin dan menganggap LHP BPK sebagai tumpukan dokumen tanpa arti. n

Sumber : https://goo.gl/Zr4smy

Kampus Darurat Narkoba

Kampus Darurat Narkoba
DALAM catatan sejarah bangsa ini, pemuda dan mahasiswa punya nama besar. Berbagai peristiwa penting di Republik ini tidak lepas dari andil pemuda dan mahasiswa. Di pundak merekalah nasib dan masa depan bangsa ini ditambatkan.

Revolusi 17 Agustus 1945 adalah buah sikap revolusioner para pemuda kala itu. Begitu juga dengan peristiwa runtuhnya Orde Lama pada 1966, serta lahirnya Orde Reformasi 1998 adalah contoh tak terbantahkan peran mahasiswa dan pemuda Indonesia.

Karena itulah kita menyayangkan, bahkan sangat menyayangkan, atas tertangkapnya tujuh pemuda di Universitas Lampung (Unila), Jumat (19/8/2016), oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, dua hari setelah bangsa ini merayakan dirgahayunya yang ke-71.

Enam di antaranya merupakan mahasiswa, yakni Alvin Qomarudin (22), M Iqbal Yunanda (22), Panji Bangkit (22), Ali Sujatmiko (20), Ricard Hero (23), dan Rahman Ramadhon (22). Sedangkan satu lainnya merupakan juru parkir, yakni M Razin.

Publik Lampung makin tercengang manakala keenam mahasiswa kedapatan membawa ganja 1 kg itu diduga merupakan bandar barang haram tersebut. Hal itu diketahui berdasar pada hasil penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2011 lalu menyatakan jumlah korban narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia mencapai 22 persen. Diperkirakan saat ini jumlah tersebut telah bertambah pesat mengingat tren pengguna narkotika.

Fenomena tersebut telah lama menjadi pengetahuan publik. Namun, mendapati mahasiswa menjadi bandar barang haram di lingkungan kampus, beroperasi di tempat terbuka, terang benderang pula, benar-benar sinyal kuat lingkungan kampus darurat narkoba.

Tidak hanya Universitas Lampung, seluruh kampus di Sai Bumi Ruwa Jurai patut menyikapi serius peredaran narkoba yang telah meranggas ruang intelektual kampus. Apa jadinya masa depan bangsa ini jika pemuda bahkan mahasiswanya pemakai narkoba.

Faktanya saat ini, 70 persen usia produktif di Indonesia ditengarai sudah tak bersih narkoba. Hal itu tentu amat berpengaruh pada produktivitas serta daya saing bangsa saat ini dan masa-masa mendatang.

Patut dipertimbangkan kembali melakukan tes urine tidak hanya bagi calon mahasiswa baru, tetapi juga bagi mahasiswa aktif, juga calon sarjana kampus. Jangan sampai jebolan kampus di negeri ini justru para bandar narkoba kelas intelek. n

Sumber : https://goo.gl/3QBzPT

Menjerakan Perampok Laut

Menjerakan Perampok Laut
LEMAHNYA pemberian hukuman membuat pelanggar hukum tidak pernah kapok mengulangi perbuatannya. Begitu juga dengan calon pelanggar, mereka pun tak gentar untuk juga menumbur hukum lantaran hukuman yang berlaku tidak optimal.

Itu mengapa berbagai tindak kejahatan di negeri ini merajalela. Bahkan, kejahatan luar biasa macam korupsi, penyalahgunaan narkoba, atau terorisme tumbuh subur meski hukuman berat mengancam para pelaku kejahatan tersebut.

Dalam kaitan itulah, maka kita mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak berani dan tegas. Jangan sampai hukum di Republik ini cukup menjadi macan kertas. Garang dalam kitab undang-undang, tapi lembek dalam tataran pelaksanaan.

Adanya fenomena lebih dari 250 kapal nelayan dibajak perompak di perairan Lampung dalam tiga bulan terakhir setidaknya menguatkan postulat penegak hukum kita bertindak bak macan ompong. Akibatnya, kejahatan di perairan itu berlangsung masif.

Kita patut mengapresiasi petugas Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Lampung membekuk lima komplotan perompak kapal nelayan rajungan di perairan pantai timur, kemarin. Hal ini menunjukkan adanya penegakan hukum. Bahkan, Kapolda Brigjen Ike Edwin memerintahkan tembak perompak di tempat.

Para bajak laut itu ditangkap di perairan pantai timur Lampung, tepatnya di perairan Kualaseputih, Tulangbawang. Diduga pelaku telah melakukan pemerasan terhadap ratusan nelayan rajungan.
Dugaan itu diperkuat bukti tiga buah kapal speed lidah bernama lambung Avatar, Aisyah, dan Next Generation. Kemudian, rajungan total 784 kg dengan hasil lelang Rp16,45 juta, tiga timbangan, dua senjata tajam, tiga GPS merek Garmin, serta uang Rp4,02 juta.

Harus kita katakan menegakkan hukum dengan menangkap pelaku kejahatan tersebut belumlah cukup. Upaya penghukuman harus dilakukan setegas-tegasnya agar menimbulkan efek jera. Kejahatan mereka masuk perkara pidana perikanan.

Dalam perkara pidana perikanan, negeri ini sejatinya memiliki aturan jelas, yakni UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan.

Payung hukum tersebut jelas menyatakan terhadap barang bukti kapal perkara pidana perikanan dapat ditenggelamkan. Sayangnya, yang terjadi selama ini eksekusi kapal terbilang lama hingga lima bulan. Atau bahkan amat jarang dilakukan.

Hasil kerja Polair Polda Lampung menangkap bajak laut di perairan jangan sampai terasa �hambar�. Menjerakan perampok di laut Lampung mutlak dilakukan. Dengan begitu, mata rantai kejahatan itu lekas putus dan tak berulang. n

Sumber : https://goo.gl/j4fFx7

Menimbang Cukai Rokok

Menimbang Cukai Rokok


MESKI bukan merupakan bahan kebutuhan pokok, wacana penaikan harga rokok sudah menuai perdebatan publik. Menjadi ramai dibicarakan karena wacana kenaikannya itu tidak tanggung-tanggung, yakni lebih dari dua kali lipat atau menjadi lebih dari Rp50 ribu per bungkus.

Rencana kenaikan harga rokok dua kali lipat itu dengan pertimbangan harga rokok di bawah Rp20 ribu selama ini dinilai menjadi biang tingginya inflasi dan jumlah perokok di Tanah Air. Dengan harga murah, orang kurang mampu hingga anak-anak sekolah bisa dengan mudah membeli rokok.
Usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp50 ribu per bungkus merupakan hasil studi Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, bahwa ada keterkaitan erat antara harga rokok dan jumlah perokok.

Studi itu mengungkap bahwa sejumlah perokok menyatakan akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. Dari 1.000 orang yang disurvei, 72% menyatakan diri akan berhenti merokok kalau harga rokok lebih dari Rp50 ribu. Konsumsi rokok pun dapat dikendalikan.

Tahun 2014 nilai konsumsi rokok di Indonesia mencapai 2.450 miliar batang. Konsumsi rokok demikian besar menempatkan Indonesia menjadi negara pengonsumsi rokok terbesar keempat sejagat setelah Tiongkok dengan 2,57 triliun batang, Rusia 321 miliar batang, dan Amerika Serikat 281 miliar batang.

Jika dinominalkan, nilai konsumsi tersebut menembus angka fantastis. Di Lampung saja, catatan Balai Pusat Statistik (BPS) 2013, nilai konsumsi rokok mencapai Rp4,6 triliun atau setara APBD provinsi tahun anggaran 2015. Amat sayang angka luar biasa besar itu digunakan dengan tidak produktif, yakni merokok.

Namun, harus tegas kita katakan, kesehatan haruslah tetap menjadi pertimbangan utama lahirnya suatu kebijakan. Kenaikan harga rokok seharusnya menjadi momentum untuk berhenti merokok bagi perokok.

Namun, sebelum kenaikan drastis cukai rokok diberlakukan, pemerintah harus melakukan kajian serius, terutama terhadap dampak bagi mata rantai industri tembakau. Mulai petani, pekerja pabrik, pedagang, hingga konsumen terkena imbas, lantaran harga naik daya beli cenderung menurun.

Untuk itu, masalah ini perlu dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder, baik yang prokesehatan maupun proindustri. Kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu signifikan berdampak negatif bagi industri. Efek buruk lainnya, bakal marak peredaran atau penyelundupan rokok ilegal.

Selain itu, industri rokok dipastikan akan lesu yang dampaknya pemutusan hubungan kerja massal di sektor industri ini. Jutaan orang menjadi pengangguran alias mati mata pencaharian. Belum lagi nasib petani tembakau yang tembakaunya tidak laku.

Karena itu, tarif cukai rokok sebaiknya dinaikkan bertahap sehingga tidak menimbulkan efek buruk pada kerugian ekonomi. Negara ini harus tumbuh dan berkembang dengan industri rokok. Tapi, rakyatnya juga mesti menumbuhkan kesadaran pentingnya hidup sehat tanpa rokok. n

sumber :https://goo.gl/4XU4Y6

Responsif Kemacetan Kota

Responsif Kemacetan Kota


SETELAH enam bulan bergeming menanggapi keluhan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) akhirnya membongkar pembatas jalan (median jalan) yang berada di Jalan RA Kartini, persis di depan Tugu Juang, Jumat (19/8/2016) siang.

Pembongkaran itu sesuai dengan rekomendasi hasil audit Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan surat No. AJ.401/II/X/ORJD/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar.

Surat tersebut memaparkan tiga poin penting. Pertama, mengembalikan akses jalan dari Jalan Kartini menuju Jalan Raden Intan yang telah diubah Pemkot Bandar Lampung sejak 23 Februari 2016 lalu dengan membongkar taman yang ada. Kedua, memfungsikan kembali akses jalan menuju RSUDAM dan Jalan Teuku Umar yang ditutup sebagian.

Ketiga, mengoperasikan kembali sistem area traffic control system (ATCS) yang merupakan aset Kemenhub, yakni mulai dari simpang RSUDAM dan simpang Tugu Juang Bandar Lampung. Intinya, Kemenhub memerintahkan Pemkot mengembalikan rekayasa lalu lintas ke kondisi semula.
Pemkot Bandar Lampung pun cukup responsif terhadap surat Kemenhub tersebut dengan langkah awal membongkar pembatas jalan di depan Tugu Juang, agar akses lalu lintas dari Jalan Kartini bisa langsung ke Jalan Kotaraja tanpa harus memutar ke RSUDAM.

Harus tegas kita katakan respons Pemkot tersebut sebagai langkah positif. Artinya, Pemkot tidak hanya mengindahkan rekomendasi Kemenhub, tetapi lebih penting lagi Pemkot juga telah mendengarkan kembali suara rakyat Lampung yang selama ini dibuat �berkeringat� akibat rekayasa yang terjadi.

Tidak ada kata terlambat bagi kebijakan yang sejalan aspirasi masyarakat. Pembongkaran itu sekaligus mematahkan anggapan publik selama ini yang mengasumsikan Pemkot antikritik, arogan, dan kebal terhadap aspirasi publik. Tidak ada pihak dimenangkan atau dikalahkan dalam hal ini.

Namun, bukan berarti Pemkot lantas berhenti mengatasi macet. Pengembalian rekayasa lalu lintas ke jalur semula itu tentu saja tidak serta-merta mengatasi kemacetan yang terjadi, mengingat kian padatnya jumlah kendaraan yang ada. Namun, setidaknya dapat mengurangi alur kepadatan yang ada.
Solusi dari kepadatan dan kemacetan yang terjadi di Kota Tapis harus tetap dicari, baik untuk kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan itu tentu berdasar pada pengelompokan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah terhadap status jalan yang ada.

Pengelompokan jalan bertujuan memberi kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Itu mengapa jalan umum di negeri ini menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Semua pihak berkompeten harus duduk bersama membahas persoalan kepadatan dan kemacetan di Kota Bandar Lampung. Sebab, penerapan solusi semisal pembangunan jalan lingkar kota justru membutuhkan sinergi dan kerja sama semua pemangku kebijakan, tidak bisa sendiri-sendiri. Wujudkan Bandar Lampung menuju kota metropolitan. n

sumber :https://goo.gl/JzZmwm

Rundingan Vonis Korupsi

Rundingan Vonis Korupsi


PENEGAK hukum di Republik ini tengah berjalan mundur dalam perang melawan korupsi. Majelis Hakim kerap memvonis ringan kepada para pelaku korupsi. Fenomena itu amat tidak sepadan dengan tingkat kejahatan luar biasa yang disandang para pengisap uang rakyat.

Seperti vonis yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi, Selasa (16/8/2016) lalu. Tauhidi yang juga mantan Penjabat Bupati Lampung Timur itu dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 2 bulan oleh Hakim Ketua Syamsudin.

Vonis itu lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Nuritias yang menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk korupsi bernilai Rp8,9 miliar. Terdakwa Tauhidi juga hanya diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara atas tindak pidananya tersebut. Vonis hakim itu tidak sesuai dengan dikorupnya uang rakyat.

Sejak awal, tuntutan jaksa yang hanya 1,5 tahun sudah membuat publik meragukan komitmen Korps Adhyaksa yang lebih garang memberantas korupsi. Karena jelas, dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak diperkenankan memvonis lebih tinggi dari yang dituntut jaksa.

Vonis ringan Tauhidi di Pengadilan Negeri merupakan cerminan umum loyonya sistem peradilan di Tanah Air menghukum koruptor. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan vonis korupsi semester I tahun 2016 sebagian besar ringan, yaitu 1 hingga 4 tahun penjara.

ICW melansir dari total 384 terdakwa, 275 atau 71,6% divonis ringan. Sedangkan 46 terdakwa divonis bebas, 37 terdakwa divonis sedang, 7 divonis berat, dan 19 lainnya tak teridentifikasi. Parahnya, tren vonis ringan tersebut sudah terjadi dalam kurun lima tahun terakhir.

Pada 2012 pengadilan memvonis ringan 99 terdakwa, 2013 sebanyak 93 terdakwa, 2014 dengan 195 terdakwa, dan 2015 sebanyak 163 terdakwa. Sedangkan rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada 2013 selama 2 tahun 11 bulan. Tahun 2014 selama 2 tahun 8 bulan, tahun 2015 selama 2 tahun 2 bulan, dan semester I-2016 selama 2 tahun 1 bulan.

Harus tegas dikatakan vonis ringan itu mestinya tidak dijatuhi untuk perampok uang negara. Sudah saatnya Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung menyusun standar dan pedoman khusus bagi hakim dan jaksa dalam menangani kasus korupsi, sehingga tidak lagi loyo menuntut hingga berani mengganjar hukuman maksimal koruptor.

Kita mendorong jaksa melakukan banding ke pengadilan lebih tinggi lagi. Jika tidak, publik mencurigai jaksa ikut andil dalam proses pembobolan keuangan negara atau vonis itu sudah masuk angin. Ingat, hukuman ringan kasus pidana korupsi memajalkan efek jera bagi koruptor dan calon koruptor!

Jika bangsa ini loyo menghukum koruptor, yang timbul di kemudian hari adalah tersangka korupsi terus muncul bak jamur di musim hujan, tanpa ada rasa takut.

Sudahilah berbaik hati dengan koruptor. Kecuali sudah ada rundingan di luar pengadilan antara hakim, jaksa, dan terdakwa untuk merekayasa persidangan agar koruptor dijatuhi vonis lebih ringan. n

sumber :https://goo.gl/86P9Lz

Ironi Sertifikasi Dosen

Ironi Sertifikasi Dosen


MURUAH sebuah profesi bukan semata-mata karena keberadaannya diatur dalam undang-undang. Harkat dan martabat sebuah profesi diakui publik juga karena hasil kerja mereka tidak pernah diragukan atau berintegritas.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menempatkan tenaga pendidik di lingkungan kampus, yakni dosen, tidak hanya dipandang sebatas komunitas akademik, tetapi juga profesi yang diakui kedudukannya oleh negara.

Bahkan, undang-undang mengamanatkan negara wajib menghargai profesi mulia tersebut dengan ganjaran tunjangan profesi bagi para dosen. Tunjangan tersebut wajib negara berikan kepada mereka yang lulus sertifikasi dosen.

Tahun ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menyediakan anggaran mencapai Rp3,6 miliar lebih untuk menyelenggarakan sertifikasi 4.512 dosen tahap pertama dari target 10 ribu dosen.

Namun, ironisnya, sebanyak 1.580 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air tidak lulus program sertifikasi dosen tahap tersebut. Lebih ironis lagi, hal itu terjadi lantaran mereka terdeteksi mencontek.

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristek Dikti menyatakan 1.580 dosen tersebut tidak lulus lantaran tidak membuat analisis kemampuan diri sesuai kenyataan alias meng-copy paste karya rekan sejawat.

Sayang, bahkan amat disayangkan, proses sertifikasi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu dosen tersebut justru ternoda akibat praktik lancung yang dilakukan para tenaga pendidik level kampus.
Perkara contek-mencontek atau plagiarisme bukanlah hal sepele. Persoalan tersebut merupakan hal amat serius dalam komunitas akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghargai hasil karya orang lain.

Bahkan, dalam lingkungan kampus, mencontek atau plagiarisme masuk kategori aib atau dosa besar. Mahasiswa tertangkap basah mencontek dalam ujian terancam hukuman berat, mulai dari skorsing hingga pembekuan nilai.

Persoalan makin berat karena dalam kasus contek-mencontek ini, pelaku bukanlah pelajar atau mahasiswa, mereka yang dalam proses belajar, melainkan para pendidik yang sepatutnya memberi teladan yang baik.

Terlebih, praktik lancung itu tak dilakukan segelintir dosen, tapi mencapai ribuan pelaku. Artinya, telah terjadi praktik ketidakjujuran yang berlangsung demikian massal dalam proses sertifikasi dosen di Indonesia.

Negara harus menyikapi persoalan ini dengan serius. Kementerian terkait harus memberi sanksi tegas untuk mereka yang terbukti mencontek. Perguruan tinggi tempat oknum dosen bernaung juga harus memberi sanksi keras.

Berdasarkan indeks inovasi dan pendidikan tinggi di dunia, Indonesia masuk jajaran kelas seperdua ke bawah. Dengan budaya mencontek massal seperti ini, tentu sulit mengangkat kualitas kampus kita pada level yang lebih tinggi. n

sumber :https://goo.gl/S6BgfDa

Memerdekakan Ekonomi Tumbuh

Memerdekakan Ekonomi Tumbuh


LAJU pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2016 menunjukkan angka menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan periode tersebut menggapai angka 5,18 persen, atau lebih tinggi dari perkiraan Bank Indonesia di angka 4,94 persen.

Pencapaian itu jelas merupakan buah kerja keras pemerintah, terutama Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat belanja pemerintah sejak akhir 2015 lalu. Presiden bahkan menggedor kepala daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sesegera mungkin.

Percepatan dalam menggunakan anggaran itu menempatkan pemerintah sebagai lokomotif perekonomian. Lelang dini gegas dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai proyek infrastruktur bergerak sejak awal tahun. Jumlah uang beredar meningkat, roda perekonomian pun berputar cepat.

Tingginya pertumbuhan ekonomi nasional selain disebabkan tingginya belanja pemerintah, juga ditopang perekonomian Sumatera dan Jawa. Pemulihan harga komoditas CPO, batu bara, dan karet mendorong perekonomian Sumatera bergerak dari kisaran 3 persen menjadi 4 persen.

Peran Sumatera sebagai motor perekonomian nasional juga tecermin dari pertumbuhan ekonomi Lampung yang berhasil menapaki angka 4,33 persen. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menyatakan pertumbuhan ekonomi di Sai Bumi Ruwa Jurai merupakan tergegas dari daerah lain se-Sumatera.

Pesatnya kegiatan ekonomi Provinsi Lampung triwulan II 2016 terutama terdorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Meningkatnya investasi sejalan dengan akselerasi beberapa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah daerah maupun swasta di Lampung.

Hal itu antara lain pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) Sutami dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 dan 4. Pembangunan tol trans-Sumatera, perluasan Bandara Radin Inten II, serta pembangunan dan rehabilitasi dermaga Pelabuhan Bakauheni.

Namun, mengandalkan gerak pembangunan pada belanja pemerintah, terutama sektor infrastruktur, tidak selalu menjadi langkah bijak. Terlebih di APBN Perubahan, Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran dana transfer daerah.

Pada perayaan HUT ke-42 Lampung Post pada 10 Agustus 2016 lalu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyatakan Pemerintah Pusat kembali memangkas anggaran untuk Provinsi Lampung hingga Rp240 miliar. Tak dapat dimungkiri beberapa proyek strategis terkena imbas dan dipastikan melambat.

Lebih dari 10 juta rakyat Lampung berharap Gubernur termuda itu mampu menjawab tantangan tersebut dengan tetap menjaga konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi serta investasi. Berbagai proyek yang bertalian erat dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat luas harus diutamakan.

Juga menjadi pekerjaan rumah seluruh pemerintah daerah di provinsi ini menjaga perekonomian tetap tumbuh pesat. Pemerataan pendapatan dan daya beli masyarakat harus diperhatikan sehingga di HUT ke-71 kemerdekaan bangsa ini, pertumbuhan itu menjadi lebih bermakna, terutama bagi si miskin. n

sumber :https://goo.gl/3X6VLz

Memburu Pemburu Pembalak

Memburu Pemburu Pembalak


NEGERI ini tengah mengalami krisis keteladanan dalam hal penegakan hukum. Aparat yang seharusnya menjadi panutan justru acap tertangkap basah bermain-main di dalam gelapnya dunia kejahatan.

Medio Februari lalu, publik tersentak dengan penangkapan anggota TNI dan Polri dalam penggerebekan di kompleks Perumahan Kostrad, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan itu, tiga personel TNI dan lima anggota Polri diamankan karena melakukan perbuatan terlarang.

Tidak kalah menghebohkan dari pengungkapan itu adalah terungkapnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp17 miliar dalam jejaring bisnis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan. Petugas LP setempat diduga kuat turut menjadi pemain dalam bisnis haram tersebut.

Contoh anyar aparat hukum membelot melawan hukum justru terjadi di Lampung. Di tengah perang melawan pembalakan liar, anggota Polres Tanggamus justru tertangkap basah dalam aksi pembalakan di wilayah Register 19 Wan Abdul Rachman, Gedongtataan, Pesawaran, Senin (8/8).

Tertangkapnya anggota Korps Bhayangkara dalam aksi kejahatan lingkungan itu tentu amat disayangkan. Terlebih, ingatan publik di Bumi Ruwa Jurai pun belumlah pudar dari kasus mutilasi anggota DPRD Kota Bandar Lampung, M Pansor, yang diketahui juga melibatkan oknum kepolisian.

Sementara, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin berupaya memperbaiki citra lembaga dengan menggelar kantor di luar, operasi sepanjang massa, dan polisi ada di mana-mana.

Upaya Sang Komandan itu tidak diikuti anak buah. Fakta baru dalam kasus pembalakan di Gedongtataan sekaligus menguatkan dugaan publik sebelumnya, jika selama ini aksi kejahatan pembalakan di Lampung diduga melibatkan oknum polisi. Faktanya, pembalakan sudah luar biasa mengkhawatirkan, sementara pelakunya minim tertangkap.

Harus diingat, tingkat kerusakan hutan di provinsi ini tergolong paling parah dibanding daerah lain di Sumatera, dengan tingkat degradasi kutipan 70 persen. Pembalakan liar menjadi momok menakutkan bagi kelestarian hutan di Bumi Lada. Sebanyak 60 persen hutan rusak akibat pembalakan.

Itu mengapa luas hutan Lampung setiap tahun menyusut. Pada 1991 luas hutan di daerah ini mencapai 1,237 juta hektare lebih (37,48%), pada 1999 luas areal hutan di Lampung 1,144 juta ha (34,67%), dan tahun 2000 luas areal hutan 1,004 juta ha (30,43%).

Seperti halnya dalam kasus narkoba, keterlibatan aparat penegak hukum dalam jejaring pembalakan liar tentu amat menguntungkan sindikat kejahatan tersebut. Keberadaan oknum aparat dalam sindikat tentu amat dibutuhkan terutama menciptakan rasa aman dalam menjalankan bisnis jahat mereka.

Penangkapan aparat di Register 19 Wan Abdul Rachman tentu memiliki makna ganda. Di satu sisi hal itu perlu diapresiasi sebagai keberhasilan aparat TNI dalam menegakkan hukum. Di sisi lain justru menjadi aib lantaran aparat yang seharusnya memburu pembalak justru menjadi pesakitan.

Keterlibatan oknum aparat hukum dalam tindak kriminal, terutama sindikat kejahatan, tidak bisa ditoleransi. Siapa pun pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, karena jelas keterlibatan mereka tidak hanya melawan hukum, tetapi juga menumbuhsuburkan kejahatan. n

sumber :https://goo.gl/ZkiqPS